Seleksi rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Indonesia telah selesai. Termasuk PPK untuk seluruh kecamatan se Jawa Tengah sudah terbentuk. Berdasarkan data yang masuk melalui WA Group Fordem Berkemajuan Jateng, terdapat 410 kader dan warga Muhammadiyah yang lolos menjadi PPK. Banyak yang berhasil menempati posisi nomor urut 1 dan 2.
Ditilik dari latar belakang sebagai aktivis kampus atau organisasi kepemudaan, sebagian besar dari 410 PPK berasal dari AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) : IMM, IPM, NA, PM. Lainnya berasal dari “intersection/irisan” MarMu (Marhen Muhammadiyah : GMNI), MuNU (PMII, GP Anshor, IPNU, IPPNU), MuHMI (HMI dan Kohati), MuPP (Pemuda Pancasila) dan OKP lainnya.
Dilihat dari latar belakang profesi, paling banyak sebagai pendidik (guru, dosen, IGABA : Ikatan Guru TK ABA). Sebagian lainnya menjadi wiraswasta, pekerja swasta dan pekerja sosial. Yang menarik, ada juga peserta seleksi dari KrisMuha (Kristen Muhammadiyah), sayangnya tidak lolos tes 10 besar. Mereka sejak awal ikut pembekalan calon PPK yang diadakan Fordem Berkemajuan di setiap kabupaten/kota.
Dilihat dari Curriculum Vitae 410 PPK yang lolos, 90 persen lebih berpendidikan Sarjana. Sisanya berpendidikan Sarjana Muda (D3 dan D2), serta sangat sedikit yang berpendidikan SMA sederajat. Sebuah keadaan yang membahagiakan kami selaku Unit Pembantu Pimpinan (UPP) PWM Jateng. Setidaknya ada kenaikan kualitas penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan se Jawa Tengah.
Sejak awal kami menginisiasi berdirinya Forum Demokrasi Berkemajuan Jawa Tengah (2017), LHKP-PWM ingin membuat “wasilah” (wahana) bagi segenap kader umat dan kader bangsa untuk bersinergi, saling asah-asih-asuh dalam berkiprah di berbagai lapangan pengabdian kebangsaan. Juga untuk mempersiapkan sebaik-baiknya kader/warga/simpatisan persyarikatan untuk menjadi pejabat publik, anggota legislatif dan eksekutif, penyelenggara pemilu, melakukan pendidikan politik bagi pemilih berdaulat, dan menjadi pengawas pemilu independen.
LHKP juga membuat “pakta integritas” bagi segenap anggota Fordem Berkemajuan agar menjadi pribadi yang berintegritas, berdaulat secara politik, berkepribadian unggul, berbudaya dan gemar berbagi (sedekah).
Sebagian besar peserta tes wawancara PPK yang belum beruntung, paling banyak menempati nomor urut 6 dan 7 dari penilaian agregat hasil tes CAT dan tes Wawancara. Ada sebagian peserta yang hasil CAT-nya menduduki 5 besar tetapi hasil wawancara mendapat nilai rendah dari komisioner yang mewancarai. Kami tidak mempersoalkan kegagalan sebagian peserta karena nilai hasil wawancara rendah. Toh semua proses wawancara calon PPK oleh KPU Kota-Kabupaten direkam memakai web-camera dan tersimpan di Sekretariat KPUD.
Ada juga peserta seleksi PPK yang gugur karena adanya surat pemberitahuan hasil pengawasan Bawaskota/kabupaten terhadap rekam jejak beberapa calon PPK yang pernah menjadi Panwascam di suatu kota/kabupaten. Kami mafhum manakala Surat Pemberitahuan Pengawasan oleh Bawaslu diberikan pada saat tahapan pengumuman seleksi administrasi atau sebelum/sesudah tes CAT. Dan terasa ganjil manakala Surat Pemberitahuan Pengawasan oleh Bawaslu disampaikan pada hari terakhir setelah tes wawancara selesai atau sesaat sebelum pengumuman PPK terpilih. Sebuah catatan tebal bagi proses seleksi PPK yang baru selesai dilaksanakan serentak se Jawa Tengah.
CAT merupakan cara seleksi yg obyektif-kuantitatif, terukur dan bisa diterima akal sehat. Syaratnya hasil CAT langsung diumumkan sebagaimana hasil tes CAT serentak PPK kemarin. Jika nilai CAT tidak langsung diumumkan maka jangan salahkan publik, kalangan civil society dan anggota DPR apabila “su’udzan” (berprasangka buruk) sebagaimana hasil seleksi Panwascam beberapa waktu lalu.
Apalagi hasil akhir seleksi Panwascam “dieksekusi” oleh Bawaslu RI. Sebuah rentang kendali yang terlalu tinggi, sentralistik, dan menempatkan Bawasprov dan Bawas-kota/kabupaten hanya sebagai “chanelling agent”, bukan “executing agent”. Padahal yang lebih memahami kondisi dan situasi lapangan (local genius) adalah Bawaskota- kabupaten.
Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dari FPDIP, mengkritik kinerja Bawaslu RI dalam proses rekruitmen Bawaslu daerah yang diindikasikan sarat KKN. Hal tersebut beliau sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Bawaslu pada hari Selasa, 15 November 2022. Pernyataan “keras” Junimart Girsang tersebut sebagaimana dikutip dan diberitakan berbagai media mainstream.
Peran Serta untuk Pemilu Lebih Baik
Hasil akhir seleksi PPK se Jawa Tengah —sebagaimana telah diumumkan oleh semua KPU Kabupaten/Kota— juga memberikan penilaian akhir bagi para kandidat yang menduduki nomor urut 6-10. Kelima nama (nomor urut 6-10) menjadi kandidat pengganti PPK apabila ada personil yang berhalangan tetap (meninggal dunia) dan atau “udzur syar’i” (menjadi napi/terpidana, hilang akal/gila, atau gugur karena melanggar UU/Peraturan/Kode Etik) selama masa pengabdiannya sebagai PPK.
Sebanyak 410 penyelenggara pemilu adhock/PPK itu berasal dari 34 kabupaten dan kota se- Jateng. Persiapan dan pembekalan calon PPK serta pelatihan CAT sudah dilaksanakan beberapa kali oleh teman-teman Fordem Berkemajuan Jateng. Namun demikian masih terdapat satu kabupaten yang belum berhasil menempatkan kader/warga persyarikatan sebagai PPK maupun Panwascam.
Pada awal Januari 2023 nanti seluruh PPK akan dilantik dan mulai melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu serentak 2024. Berdasarkan rencana yang sudah disepakati KPU RI bersama Pemerintah dan DPR, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden/Wapres dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Maka konsekuensi tahapan pemilu sudah mulai berjalan sejak setahun sebelumnya (14 Februari 2023). Maknanya pemilu membutuhkan persiapan dan penataan SDM, sistem, perangkat : infrastruktur dan suprastruktur yang sangat memadai. Termasuk tenaga ad-hock penyelenggara pemilu hingga tingkat akar rumput (PPK, PPS tingkat desa/kelurahan dan KPPS setiap TPS).
Sebenarnya pemilu yang Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) serta Efisien (SDM, Anggaran, Perlengkapan dan Peralatan) bisa dilaksanakan dengan cara E-Voting. Sebagaimana dicontohkan pada perhelatan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo beberapa waktu lalu. Problem, hambatan dan ancaman apa saja yang mungkin terjadi terhadap pemilu dengan cara E-Voting sebaiknya dirumuskan sejak sekarang. Sehingga KPU bisa menyiapkan, mengantisipasi dan mencari solusi penyediaan SDM, sistem, perangkat, peralatan dan peluang terbaik bagi efisiensi anggaran dan teknis pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
Jika saja pemilu serentak 2024 belum bisa dilakukan dengan E-voting. Dan apabila ketentuan penghitungan 5 kartu suara (DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD kab/kota dan Pilpres) hasil pemilu oleh KPPS/PPS tidak diperbolehkan berhenti atau rehat yang cukup untuk sekedar menghimpun tenaga dan melakukan relaksasi spiritual (sembahyang dhuhur, ashar, maghrib, isya’) sebagaimana pemilu 2019 yang memakan korban 800-an KPPS meninggal dunia se Indonesia. Maka kami menawarkan puluhan ribu AUM Pendidikan (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, PTM dan Ponpes/MBS), AUM Sosial (PAYM/PAYA), aula AUM Kesehatan (50 RSMA dan 40 Poliklinik Pratama), halaman atau teras AUM Rohani (Masjid/Mushola) se Jawa Tengah untuk bisa dijadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilu 2024.
Kami sudah matur dan meminta ijin Dr. KH. Tafsir, M.Ag. Ketua PWM Jateng dan dipersilahkan. Semua tanpa biaya sewa alias gratis. Alokasi anggaran biaya pembuatan TPS yang tidak seberapa bisa dialihkan untuk memberikan tambahan asupan vitamin dan makanan minuman bergizi bagi petugas KPPS dan PPS.
Selain alasan di seluruh AUM tersebut sudah tersedia kamar mandi/toilet, ruang sholat juga memiliki akses yang dekat dan cepat dengan tenaga medis/paramedis, ambulance, relawan MDMC. Apalagi bulan Februari masih termasuk musim penghujan. Bayangkan jika TPS menggunakan ruang kelas atau teras sekolah. Bukankah lebih aman dan nir masalah bila dibandingkan TPS yang hanya beratapkan tratag seadanya, tatkala hujan angin menerpa.
Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik mengambil sebuah lilin dan nyalakan.
Muhammadiyah Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta.
Wallahua’lam
*) Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Tengah 2015-2022.
-https://jateng.tribunnews.com/2022/12/18/keterlibatan-kader-muhammadiyah-di-ppk-ikhtiar-jadikan-pemilu-2024-luber-jurdil?page=all.